Meta Resmi Gunakan Foto Pengguna Facebook dan Instagram untuk Latih Model AI Terbaru

Meta mengumumkan pembaruan kebijakan privasi yang menyatakan bahwa perusahaan akan mulai menggunakan unggahan publik berupa foto, teks, dan video dari miliaran penggunanya untuk melatih model AI generatif mereka. Kebijakan ini memicu gelombang protes dari para aktivis privasi digital global yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak privasi skala massal.

Hanya Konten Publik, Tapi Cara ‘Opt-Out’ Sengaja Dibuat Rumit

Meta menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk unggahan yang disetel secara publik (public posts). Pesan pribadi (private messages/DMs) serta foto yang dibagikan dalam akun yang dikunci (private account) diklaim tetap aman dan tidak akan disentuh oleh radar AI mereka.

Namun, yang menuai kritik tajam adalah pendekatan Meta yang menggunakan sistem opt-out bukan opt-in. Artinya, secara otomatis semua akun publik dianggap “setuju” untuk menyumbangkan data mereka ke dalam pusat pelatihan AI Meta, kecuali si pengguna mengajukan keberatan secara manual.

Parahnya lagi, proses untuk menolak (opt-out) atau mengajukan keberatan sengaja disembunyikan di balik menu pengaturan yang berlapis-lapis di dalam aplikasi. Pengguna harus mengisi formulir khusus, memberikan alasan mengapa mereka keberatan datanya dipakai, dan memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke email—sebuah taktik desain antarmuka (dark patterns) yang dinilai sengaja dibuat rumit agar pengguna menyerah di tengah jalan.

Netizen Indonesia dan Ketimpangan Regulasi Privasi Data

Langkah agresif Meta ini menjadi topik hangat yang sangat krusial bagi netizen di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar Instagram dan Facebook di dunia, dengan ratusan juta pengguna aktif yang sangat gemar membagikan konten visual setiap harinya. Celakanya, mayoritas pengguna di tanah air tidak menyadari perubahan kebijakan privasi ini karena jarang membaca lembar syarat dan ketentuan (terms and services) yang panjang.

Menariknya, di wilayah Uni Eropa (EU) yang dilindungi oleh regulasi ketat GDPR, Meta terpaksa menunda kebijakan ini karena mendapat penolakan keras dari otoritas perlindungan data setempat. Sementara di Indonesia, meskipun sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi dan pengawasan terhadap raksasa teknologi asing yang memanfaatkan data publik untuk pelatihan mesin (machine learning) masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Hal ini memicu ketimpangan, di mana data pengguna di negara berkembang menjadi komoditas gratis untuk melatih AI, sementara pengguna di negara maju mendapatkan proteksi hukum yang lebih kuat.

Apa Kata Pihak Meta?

Menanggapi kekhawatiran global ini, Chief Product Officer Meta, Chris Cox, memberikan pembelaan bahwa kualitas AI yang baik tidak bisa lahir tanpa adanya data yang relevan secara kultural dan sosial dari dunia nyata.

“Untuk membangun model AI yang benar-benar memahami nuansa budaya, bahasa, dan konteks sosial di seluruh dunia, kami perlu melatihnya menggunakan konten yang mencerminkan komunitas tersebut. Kami berkomitmen untuk melakukan ini dengan cara yang menghormati privasi dan transparansi,” jelas Cox dalam sebuah pemaparan mengenai strategi kecerdasan buatan perusahaan yang dilansir APNews, Sabtu (11/7/2026).

Meskipun Meta berdalih demi inovasi teknologi, kenyataan bahwa foto-foto pribadi publik kini menjadi aset komersial korporasi multinasional menjadi pengingat penting bagi kita semua: di era digital, saat sebuah platform bisa diakses secara gratis, maka data dan konten kitalah yang menjadi produk sebenarnya.