Digitalisasi Bansos dengan AI Bikin Negara Hemat Rp300 Triliun
- account_circle Dara Harun Assegaf
- calendar_month Sabtu, 27 Des 2025
- visibility 42
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Teknoloji, Jakarta – Siapa sangka, sentuhan teknologi pada birokrasi ternyata bisa menyelamatkan uang negara dalam jumlah fantastis. Tidak tanggung-tanggung, potensi penghematannya mencapai Rp300 triliun!
Angka mencengangkan ini diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam diskusi Sustainable Growth in Indonesia yang digelar LPEM UI, Senin (15/12/2025).
Menurut Luhut, kunci dari efisiensi raksasa ini adalah digitalisasi bantuan sosial (Bansos).
Ini bukan sekadar wacana di atas kertas. Pemerintah ternyata sudah “curi start” dengan melakukan uji coba sistem bansos digital ini di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September hingga Oktober 2025 lalu.
Proyek ini keroyokan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian PANRB, Bapanas, hingga Bank Indonesia (BI).
“Dari Bapanas melakukan beberapa analisis, kita dapat menghemat sekitar Rp300 triliun setiap tahun dari program ini. Jadi Anda bisa membayangkan dampaknya terhadap perekonomian kita,” ujar Luhut penuh optimisme.
“Otak” AI Buatan Lokal
Sebagai penggemar teknologi, ini bagian yang paling menarik. Luhut menegaskan bahwa sistem canggih yang dipakai untuk mengawasi triliunan rupiah uang rakyat ini bukanlah barang impor.
Sistem ini digerakkan oleh Artificial Intelligence (AI) yang dirancang sepenuhnya oleh talenta-talenta jenius Indonesia.
“Ini dikelola oleh AI. AI yang dirancang oleh orang-orang Indonesia… Karena kita adalah otaknya. Kita memiliki begitu banyak orang cerdas di negara ini,” puji Luhut.
Salah satu fitur kuncinya adalah penggunaan Face Recognition (pengenalan wajah). Teknologi ini memastikan bansos diterima oleh orang yang tepat, memangkas risiko “bansos hantu” atau salah sasaran yang selama ini jadi penyakit kronis.
Lalu, kapan sistem ini bisa kita rasakan secara menyeluruh? Pemerintah menargetkan bansos digital ini beroperasi secara nasional mulai Oktober 2026.
Luhut memprediksi, dalam dua hingga tiga tahun setelah peluncuran tersebut, tingkat transparansi di Indonesia akan meroket, dan angka korupsi, khususnya di sektor bansos bisa ditekan drastis.
Jika teknologi bisa membuat negara lebih hemat, transparan, dan adil, rasanya tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya, bukan?
- Penulis: Dara Harun Assegaf
Saat ini belum ada komentar